Mediapriangan.com - Komisi II DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan (PSDKP WS) Kadislutkan Jawa Barat, Kamis, 15 September 2022.
Kunjungan Komisi II DPRD Jabar tersebut dalam rangka evaluasi program dan kegiatan UPTD PSDKP WS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat di Kabupaten Cianjur.
Komisi II DPRD Jabar menyayangkan belum optimalnya fungsi pengawasan UPTD PSDKP WS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat tersebut.
Baca Juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Berbagai Elemen Masyarakat Ciamis Turun Ke Jalan
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati mengatakan belum optimalnya pelayanan dari UPTD PSDKP WS karena masih minimnya biaya operasional.
Pengawasan pantai selatan Jawa Barat yang terbentang mulai dari ujung Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran.
"Untuk menuju ke lokasi yang cukup jauh saja memerlukan biaya, belum lagi untuk operasional," ungkap Lina.
Baca Juga: Gelar Demo Kenaikan BBM, KBPP Desak Bupati dan Ketua DPRD Karawang Keluarkan Surat Dukungan
Lina melanjutkan, "Bagaimana fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik, sementara anggaran untuk operasional serta sarana dan prasarana tidak ada," tambahnya.
Padahal, lanjut Lina, UPTD PSDKP WS ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Apalagi jika kekayaan hayati tersebut bisa dikelola dengan sistem yang benar, bisa memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
Baca Juga: Segera Cair, Begini Cara Cek Penerima BLT UMKM 2022 atau BPUM 2022 di eform.bri.co.id (Eform BRI)
Lina menjelaskan, UPTD PSDKP WS selain melakukan pengawasan sumberdaya perikanan, juga sumberdaya kelautan yang meliputi, pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir dan pulau kecil.
Sumber daya kelautan juga meliputi pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati.
Artikel Terkait
Kuota Haji Jawa Barat Terbesar di Indonesia, DPRD Jabar: bank bjb Syariah Fokus Garap Potensi Layanan Haji
Dalam Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program, KPK RI Mendatangi DPRD Jawa Barat
Para Tokoh Kabupaten Tasikmalaya Sambut Dokumen Persetujuan Pembentukan DOB Tasik Selatan
Perkuat Pembahasan Ranperda, Bapemperda DPRD Jabar Serap Informasi Pengelolaan Pariwisata di Jakarta
BIJB Kertajati Bakal Jadi Embarkasi Haji, DPRD Jabar Minta Akses Jalan Menuju Bandara Ditingkatkan