"SDM ada dan mumpuni secara kapabilitas, hanya tidak ada dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional. Kita dorong agar pengawasannya semakin optimal," tegasnya.
Selain itu, letak Kantor UPTD PSDKP juga jauh dari lokasi objek pengawasan sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional.
"Jadi, kantor UPTD PSDKP ini jauh dari lokasi pengawasan. Ini harus dievaluasi, jarak tempuh yang cukup panjang harus jadi pemikiran bersama," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Kuota Haji Jawa Barat Terbesar di Indonesia, DPRD Jabar: bank bjb Syariah Fokus Garap Potensi Layanan Haji
Dalam Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program, KPK RI Mendatangi DPRD Jawa Barat
Para Tokoh Kabupaten Tasikmalaya Sambut Dokumen Persetujuan Pembentukan DOB Tasik Selatan
Perkuat Pembahasan Ranperda, Bapemperda DPRD Jabar Serap Informasi Pengelolaan Pariwisata di Jakarta
BIJB Kertajati Bakal Jadi Embarkasi Haji, DPRD Jabar Minta Akses Jalan Menuju Bandara Ditingkatkan