"Saya akan sampaikan ke Ketua DPR untuk percepatan sosialisasi ini, BK akan membantu sosialisasi ke DPRD Kabupaten/Kota karena kita ini 627 kota/kabupaten.
BK akan membantu MKD dalam menyosialisasikan hal tersebut, paling tidak di Jawa Barat biar lebih cepat sampai ke pihak DPRD kabupaten/kota.
Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun menjelaskan, pihknya mengundang Kejaksaan dan Kepolisian terkait masalah-masalah penegakan hukum menjelang tahun 2024.
"Dengan begitu, masalah-masalah penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik khususnya bagi masyarakat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD dan sebagainya," jelasnya.
Menurut Adang, dari pengalaman yang sering terjadi, seperti adanya surat kaleng, yang menyebabkan ada hal-hal yang sebetulnya calon tersebut belum tentu salah.
"Menjelang 2024 ini masalah penegakan hukum untuk para calon-calon anggota DPR maupun DPRD apabila ada laporan-laporan yang mengenai masalah penegakan hukum itu betul betul diperiksa dengan baik dulu," katanya.
Lebih lanjut Adang menegaskan, pihaknya mempertemukan aparat penegak hukum dengan Badan Kehormatan sehingga ada persepsi yang sama tentang masalah kesiapan menuju 2024.
"Saya ucapkan terimakasih kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, kemarin kita dari Banten, Indramayu, Malang dari semua tingkatan kedewanan, kami datangi," pungkasnya.***
Artikel Terkait
DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2022-2023 dan Penetapan AKD
DPRD Jawa Barat Temukan 14 hektar Lahan Balai Benih Padi dan Palawija di Kabupaten Cirebon, Kurang Produktif
Pengelolaan Pariwisata Jawa Barat Berkaca Pada Kesuksesan Yogyakarta, Kota Wisata Terbesar Kedua Setelah Bali
Setelah Revitalisasi Lahan Tambak dan Rehabilitasi Hatchery, Komisi II DPRD Jabar Adakan Evaluasi UPTD PAPLWU
Budidaya Anggur Laut Perlu Dikembangkan, DPRD Jabar: Banyak Diminati Karena Memiliki Khasiat Untuk Kesehatan