internasional

Gelombang Protes Nasional di Yunani, Ribuan Pekerja Tolak Wacana 13 Jam Kerja yang Disebut Perbudakan Modern

Jumat, 3 Oktober 2025 | 15:27 WIB
Foto Ilustrasi - Gelombang protes muncul di negara Yunani ketika warganya menolak rencana pemerintah yang akan memberlakukan aturan 13 jam kerja dalam satu hari. (Unsplash/Mika Baumeister)

Serikat pekerja menilai, memperpanjang jam kerja justru kontraproduktif. Selain menurunkan produktivitas, kebijakan ini dinilai berisiko meningkatkan kecelakaan kerja.

Serikat buruh berafiliasi Partai Komunis bahkan menyebut rencana tersebut sebagai bentuk “perbudakan modern.”

Baca Juga: Netanyahu Singgung Pidato Pro Palestina Prabowo di PBB, Delegasi Walk Out dan Massa Demo Serukan 'Free Palestine'

Fakta Jam Kerja di Yunani Sudah Tinggi

Data Eurostat memperlihatkan, rata-rata jam kerja pekerja Yunani mencapai 39,8 jam per minggu, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Uni Eropa yang hanya 35,8 jam.

Pada 2024 lalu, pemerintah juga menuai kritik setelah memperkenalkan aturan kerja enam hari dalam sepekan, meski disebut hanya bersifat sukarela dan terbatas pada sektor tertentu seperti pariwisata.

Dalih Fleksibilitas, Namun Menuai Kekhawatiran

Menteri Ketenagakerjaan Yunani, Niki Kerameus, menyatakan rancangan aturan 13 jam kerja hanya berlaku dalam kondisi khusus untuk memberikan fleksibilitas.

Ia menilai, aturan ini dapat membantu pekerja muda yang sering mengandalkan dua pekerjaan sekaligus demi menambah penghasilan.

Namun, sebagian besar pekerja menilai dalih tersebut justru membuka peluang pelanggaran hak ketenagakerjaan.

“Di saat negara-negara Eropa lain bicara soal minggu kerja lebih singkat, di Yunani abad ke-21 justru bicara soal jam kerja makin panjang dengan gaji tak sebanding,” ujar seorang warga, Katerina.

Baca Juga: Insiden Mikrofon Mati Saat Pidato Pemimpin Dunia di Sidang PBB soal Palestina, Dugaan Sabotase Mencuat

Perlawanan yang Terus Membara

Bagi pekerja, unjuk rasa ini bukan sekadar aksi protes, melainkan bentuk perlawanan untuk mempertahankan hak dasar yang mereka anggap kian tergerus.

“Kami bukan di sini untuk mengemis. Kami di sini untuk membela hak pekerja, terutama yang paling rentan dan tidak punya daya tawar,” lanjut Katerina.

Halaman:

Tags

Terkini