Penggemar Sepakbola Berpesta, Dampak Kesalahan Taktis Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD dalam Isu Sepak Bola

Sebagai sesama anggota PDIP, seharusnya keberatan tersebut harus disampaikan kepada Presiden sejak awal. Konon, sikap Ganjar dan PDIP yang demikian membuat Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo dalam Pilpres.

Meskipun perlu survei lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggemar sepak bola dalam kekalahan Ganjar - Mahfud, yang pasti kekalahan tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi.

Bahkan di provinsi yang selama ini menjadi basis dukungan PDIP seperti Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Juga di Jawa Timur yang dikenal dengan identitas sepak bolanya.

Baca Juga: Kolaborasi PSSI dan RS Abdi Waluyo, Erick Thohir: Tingkatkan Kualitas Sepakbola Indonesia Melalui Sports Science

Ada setidaknya lima klub dari Jawa Timur yang berkompetisi di Liga 1, seperti Persebaya Surabaya, Persik Kediri, Arema FC, Madura United, dan Bhayangkara. Di Liga 2, ada Persela Lamongan, Gresik United, dan Deltras Sidoarjo.

Oleh karena itu, mengabaikan isu sepak bola di Jawa Timur dengan menolak Piala Dunia U-20 bisa dianggap sebagai kesalahan politik.

Hal yang sama terjadi juga di Jawa Barat. Di sana, selain Persib dan Bandung Raya, terdapat Persikabo 1973 yang berbasis di Bogor, dan klub-klub lain di daerah selatan seperti PSGC Ciamis, Persikotas Tasikmalaya, Perkesit Cianjur, dan Persigar Garut.

Baca Juga: Rudy Gunawan Resmi Pimpin Persigar Untuk Periode 2024-2029, Targetkan Liga 1 dan Peningkatan Sepak Bola Garut

Di bagian utara, ada PSGJ Cirebon dan PSIT Cirebon, Persima Majalengka, Pesik Kuningan, Persika Karawang, Persindra Indramayu, Persipasi Kota Bekasi, dan Persikasi Kabupaten Bekasi.

Sementara di Jawa Tengah, terdapat klub-klub seperti PSIS Semarang, PSS Sleman, Bhayangkara FC, dan Persipa Pati.

Selain menolak Piala Dunia U-20, Ganjar-Mahfud juga melakukan sejumlah kesalahan dengan terus-menerus mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: TPM Ganjar Mahfud Siapkan Relawan untuk Awasi Potensi Pelanggaran Pemilu pada Tanggal 14 Februari 2024

Termasuk dalam hal food estate, impor pangan, deforestasi, dan rekayasa hukum.

Salah satu pernyataan yang paling mencolok adalah ketika Ganjar memberikan nilai 5 bagi penegakan hukum dan HAM di era Presiden Jokowi.

Hal itu diungkapkan dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) pada tanggal 18 November 2023.