Ramai Food Tray MBG Impor dari China, DPR dan Luhut Desak BGN Berdayakan Produk Lokal untuk Dukung UMKM dan Kesehatan

Mediapriangan.com - Polemik penggunaan tempat makan (food tray) impor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar menghentikan penggunaan produk asal China dan mengalihkan ke produk buatan lokal.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan keprihatinannya dalam rapat kerja bersama BGN di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 21 Mei 2025.

Ia menyinggung adanya ribuan kontainer food tray yang didatangkan dari China untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Baca Juga: BGN Yakin Program MBG Tak Cuma Ciptakan Lapangan Kerja Bagi Sarjana, Tapi Juga Genjot Ekonomi Daerah Lewat SPPG!

“Saya dengar kontainernya ribuan, datang dari China. Kita paham, dari sisi harga memang murah karena disubsidi pemerintah China. Tapi seharusnya kita lebih berpihak pada industri lokal,” ujar Nurhadi.

Ia menambahkan bahwa peralatan dapur dalam negeri, termasuk food tray, sebenarnya sudah mampu memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

“Panci, wajan, alat potong, dan tray pun kita sudah bisa buat. Lebih mudah diawasi kualitas dan proses produksinya,” katanya.

Baca Juga: BGN Sebut Program MBG Siap Ciptakan 90 Ribu Lapangan Kerja untuk Sarjana, Ini Rincian Jenis Lowongan Kerjanya!

Nurhadi juga menekankan pentingnya pemanfaatan produk lokal untuk mendorong pertumbuhan UMKM serta kemandirian industri nasional.

Dukungan terhadap penggunaan food tray buatan dalam negeri juga datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertemuan dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Maret lalu, Luhut menegaskan bahwa peralatan MBG seharusnya diproduksi di dalam negeri.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Pentingnya Gizi dan Kebersihan untuk Siswa, Paspampres Saja Rela Buka Sepatu Masuk Dapur MBG

“Itu (food tray) tidak boleh impor. Kita harus bikin lokal, karena masih ditemukan produk luar digunakan,” tegas Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, 19 Maret 2025.