Pemerintah, menurutnya, telah meminta aparat hukum melakukan kajian dan bertindak atas berbagai laporan yang muncul di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya masyarakat untuk memahami perbedaan mendasar antara ormas yang legal dan konstruktif dengan kelompok yang menggunakan tameng ormas untuk kepentingan pribadi.
“Kita sekarang tidak lagi membicarakan ormas, tapi bagaimana menanggulangi premanisme,” tutup Hasan.***
Artikel Terkait
6 Insentif Ekonomi Diluncurkan 5 Juni 2025, Ada Diskon Tiket Pesawat, Tol, Listrik hingga BSU, Simak Daftar dan Syaratnya!
Thom Haye Waspadai Agresivitas China di GBK, Soroti Cuaca Ekstrem dan Jadwal Padat Timnas Indonesia Sebelumnya
Fakta di Balik Video Viral Jemaah Haji Indonesia Diduga Terlantar di Makkah, Ternyata Ini Kronologi Sebenarnya
Usulan Naikkan Usia Pensiun ASN, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Wanti-wanti Dampaknya pada Rekrutmen Pegawai Baru
Alasan Istana Soal Reshuffle, Prabowo Tak Langsung Ganti Pejabat Meski Ada Catatan, Fokus Evaluasi dan Peringatan
Kadin China Siap Bantu Bangun 1.000 Dapur MBG di Indonesia, Prototipe Ditarget Rampung Sebelum 17 Agustus 2025!
PM China Tiba di RI, Rosan Beberkan Peluang Proyek Baru, Gerbong Kereta, Baterai Listrik, hingga Industri Kimia
4 Raksasa China Siap Tanam Modal di RI, Danantara Sebut Fokus Investasi di EV, Baterai, dan Data Center
Puan Maharani Desak Pembubaran Ormas Jika Berbau Premanisme, Menyikapi Kasus GRIB Jaya di Lahan BMKG
Empat Perusahaan China Siap Garap Pabrik Kendaraan Listrik di RI, Danantara Tawarkan Diri Jadi Mitra Strategis