Hasan Nasbi Tegaskan Premanisme Berkedok Ormas Harus Ditindak, Istana Minta Publik Tak Tertipu Organisasi Abal-Abal

Mediapriangan.com - Fenomena maraknya praktik premanisme yang mengatasnamakan diri sebagai organisasi masyarakat (ormas) menjadi perhatian serius Istana.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah tidak sedang membatasi ruang gerak ormas, melainkan fokus menangani aksi premanisme yang merugikan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasan dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Mei 2025.

Baca Juga: Puan Maharani Desak Pembubaran Ormas Jika Berbau Premanisme, Menyikapi Kasus GRIB Jaya di Lahan BMKG

Hasan Nasbi menanggapi isu terkini terkait dugaan penguasaan lahan milik BMKG oleh kelompok tertentu yang mengklaim sebagai ormas.

“Presiden telah memberi arahan agar praktik premanisme yang menyusup di balik nama ormas segera ditindak,” ujar Hasan.

Menurutnya, banyak organisasi yang benar-benar berperan aktif membangun masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan tidak seharusnya disamaratakan dengan kelompok-kelompok yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Baca Juga: Heboh! Polisi Tangkap 17 Orang Terkait Penyerobotan Lahan BMKG, Ada Oknum Ormas Grib Jaya dan Pengakuan Ahli Waris

“Jangan mudah memberi label ormas pada semua kelompok. Banyak ormas yang sah dan berkontribusi besar untuk bangsa,” ucapnya.

Hasan menambahkan bahwa penyalahgunaan identitas ormas sering kali berdampak buruk bagi iklim usaha di Indonesia.

Banyak investor merasa enggan menanamkan modal akibat adanya tekanan hingga pungutan liar dari oknum tertentu yang mengganggu jalannya kegiatan usaha.

Baca Juga: Hasan Nasbi Sebut Dampak Perang Negara Lain Bisa Ganggu Indonesia: Kehidupan Kita dan Dunia Pasti Terganggu!

“Isu premanisme ini bahkan berdampak pada masuknya investasi karena membuat para pelaku usaha merasa tidak aman,” jelas Hasan.