Isu Kuota Haji RI Dipangkas 50 Persen pada 2026 Dibantah Menag Sebut Tidak Pernah Ada Pembahasan, Hubungan Tetap Baik

Mediapriangan.com - Isu mengenai wacana pemangkasan 50 persen kuota haji Indonesia pada tahun 2026 belakangan ini ramai diperbincangkan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

Dalam pernyataannya usai melakukan rapat evaluasi di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah, Menag membantah keras bahwa telah terjadi pembahasan mengenai pengurangan kuota haji Indonesia.

Baca Juga: DPR Ancam Protes Jika Kuota Haji Indonesia Dipotong 50 Persen, Singgung Daftar Tunggu dan Kinerja Kemenag

“Saya tidak pernah mendengarkan isu itu, beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ujar Nasaruddin Umar, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat, 13 Juni 2025.

Ia memastikan bahwa komunikasi dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji masih terjalin baik.

“Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia sangat baik, memang ada kekurangan, tapi semua negara juga punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna,” tambahnya.

Baca Juga: Isu Kuota Haji Indonesia 2026 Dipotong 50 Persen, BP Haji Ungkap Fakta dan Singgung Kinerja Kementerian Agama

Sebelumnya, Badan Penyelenggara (BP) Haji menyebut bahwa ada masukan dari Pemerintah Arab Saudi terkait sejumlah kekurangan dalam manajemen haji Indonesia tahun ini.

Hal itu diungkapkan oleh Dahnil saat konferensi pers di kantor BP Haji, Jakarta Pusat, pada 11 Juni 2025 malam.

Menurut Dahnil, dalam pertemuan antara Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dan otoritas Arab Saudi, sempat muncul wacana pemangkasan kuota hingga 50 persen karena penilaian negatif terhadap pengelolaan haji oleh Kemenag.

Baca Juga: Jemaah Haji Indonesia Gagal Dapat Makan saat Puncak Haji, Menag Janjikan Kompensasi Uang dari Pemerintah

Namun, setelah dilakukan negosiasi, BP Haji memastikan bahwa usulan pemangkasan itu tidak dilanjutkan, karena adanya optimisme terhadap perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depan.