Jemaah Haji Indonesia Gagal Dapat Makan saat Puncak Haji, Menag Janjikan Kompensasi Uang dari Pemerintah

Mediapriangan.com - Pelaksanaan ibadah haji 2025 yang berjalan relatif lancar menyisakan beberapa catatan penting, khususnya terkait pelayanan bagi jemaah asal Indonesia.

Salah satu permasalahan yang mencuat adalah gangguan distribusi katering makanan bagi jemaah saat menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Pada 14 hingga 15 Zulhijjah 1446 H atau bertepatan dengan 10–11 Juni 2025, sejumlah jemaah dilaporkan tidak menerima jatah makanan mereka karena keterlambatan distribusi dari penyedia katering.

Baca Juga: 4 Masalah Utama Versi Kemenag Soal Jemaah Haji RI Tak Kebagian Tenda Saat Wukuf di Arafah, Ini Kronologinya

Katering ini dikelola oleh dapur penyedia yang berada di bawah koordinasi BPKH Limited. Insiden tersebut memicu keprihatinan publik, mengingat logistik makanan menjadi kebutuhan vital selama puncak ibadah.

“Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Makkah, Kamis, 12 Juni 2025, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

Nasaruddin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah cepat untuk menangani masalah tersebut. Jemaah yang terdampak akan menerima kompensasi berupa uang.

Baca Juga: Jemaah Haji Indonesia Jalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina, Kemenag Ungkap Kronologi dan Lakukan Koordinasi Darurat

“Kita sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” jelasnya.

Secara keseluruhan, jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 84 kali makan selama berada di Makkah.

Selain itu, mereka juga mendapat 15 kali makan selama puncak ibadah di Armuzna dan 27 kali makan saat berada di Madinah.

Baca Juga: Kemenag Jelaskan Keterlambatan Bus Jemaah Haji dari Muzdalifah ke Mina, Evakuasi Sempat Terkendala 40 Menit

Meski demikian, insiden ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem logistik dan distribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji mendatang, terutama untuk menjamin hak-hak dasar para jemaah tetap terpenuhi.***