“Kami mempertanyakan mengapa gas dengan harga di atas USD 15 per MMBTU stabil tersedia, tapi gas HGBT di kisaran USD 6 justru terbatas," ujarnya di Bekasi, Jumat, 22 Agustus 2025.
"Artinya, pasokan ada, tetapi tidak disalurkan pada harga yang sudah ditetapkan pemerintah,” imbuh Febri.
Pemerintah Didesak Konsisten
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan HGBT justru dimaksudkan untuk menjaga daya saing industri dan menekan biaya produksi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, HGBT dibedakan menjadi USD 7 per MMBTU untuk bahan bakar, dan USD 6,5 per MMBTU untuk bahan baku," ucap Bahlil di Jakarta, 28 Februari 2025.
Kebijakan HGBT pada periode 2020–2023 memang terbukti memberi manfaat signifikan, mulai dari tambahan ekspor hingga efisiensi subsidi negara. Namun, implementasi terbaru justru menimbulkan gejolak baru di kalangan pelaku industri.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Konsistensi kebijakan menjadi tuntutan utama, sebab bila pasokan gas tetap terbatas, ancaman PHK massal di sektor pabrik bisa menjadi kenyataan. ***
Artikel Terkait
Krisis Pasokan Gas HGBT Hantam Industri Oleokimia Bekasi, Kemenperin Desak Pemerintah Cabut Pembatasan
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Instruksikan Penundaan Rencana Kenaikan Pajak Daerah, Ini Alasannya
Misbakhun Tegaskan Soal Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta, Sebut Keputusan Ada di Menkeu, Kami Hanya Menerima
Viral Lagi Video Immanuel Ebenezer Serukan Hukuman Mati Koruptor, Publik Singgung Usai Ditangkap KPK OTT Sertifikasi K3
Ketua KPK Tegaskan Kasus Pemerasan K3 Immanuel Ebenezer Bukan Pengalihan Isu, Ungkap Modus Suap
Prabowo Resmi Copot Immanuel Ebenezer dari Kursi Wamenaker Usai Jadi Tersangka KPK Kasus Sertifikasi K3
KPK Dalami Kasus Pemerasan K3 Immanuel Ebenezer, Terungkap Sudah Berjalan Sejak 2019 dengan Aliran Rp81 Miliar
Said Iqbal Bandingkan Gaji DPR Rp3 Juta Sehari dengan Buruh Rp20 Ribu, Soroti Sistem Ketenagakerjaan Eksploitatif