Kemenkes Perketat Awasi MBG, Wajibkan SLHS, Gerakkan Puskesmas, dan Pantau Dapur SPPG untuk Cegah Keracunan

Mediapriangan.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah tegas untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan aman setelah maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi pelaksanaan MBG mulai dari dapur penyedia hingga layanan kesehatan yang disiapkan jika ada kasus darurat.

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, Budi menjelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Sertifikat kebersihan dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada, memenuhi standar dari kebersihan dan standar dari orang-orangnya juga,” ujar Budi Gunadi usai konferensi pers di Gedung Kemenkes, Minggu 28 September 2025.

Budi menambahkan, proses pemilihan bahan baku, cara pengolahan, hingga penyajian makanan akan dipantau secara ketat.

“Kita akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga gimana sih pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” jelasnya.

Baca Juga: Terkini Kasus Keracunan MBG, Dapur SPPG Ditutup Sementara, Pemerintah Wajibkan Sertifikat Higienis dan Ahli Gizi

Tidak hanya dari Kemenkes, dukungan juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menginstruksikan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk rutin memantau jalannya MBG.

“Kami sudah menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta untuk memantau SPPG secara rutin, secara berkala,” kata Zulhas di kesempatan yang sama.

Rekomendasi serupa disampaikan ahli gizi Tan Shot Yen yang menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dengan dinas kesehatan daerah.

Baca Juga: BGN Gandeng UMKM Lokal dan Larang Produk Kemasan untuk MBG, Respons Menu Burger dan Spaghetti Disorot

Langkah ini dinilai penting untuk melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi langsung di lapangan. Ia juga mendorong pembinaan kantin sekolah agar bisa menjadi bagian dari pelaksanaan MBG tanpa harus membangun dapur baru.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan bahwa verifikasi dapur MBG kini akan dilakukan lebih ketat.