Menu MBG Disorot, DPR Cecar BGN soal Kebijakan UPF yang Tak Konsisten: Dari Larangan hingga Aturan Beli Lokal

Mediapriangan.com - Polemik penggunaan makanan ultra processed food (UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat ke publik. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada 1 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan utama setelah kebijakannya dinilai tidak konsisten.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyoroti perbedaan pernyataan BGN terkait larangan menu berbasis UPF. Ia mengingatkan bahwa minggu sebelumnya BGN menyatakan tidak akan mengizinkan makanan hasil olahan industri seperti mie instan, nugget, sosis, hingga burger masuk dalam menu MBG.

Namun, belakangan muncul surat dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, yang menyebutkan produk UPF tetap boleh digunakan asalkan diprioritaskan dari UMKM lokal.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, BGN dan BPOM Tuding SPPG Langgar SOP hingga Tak Punya Sertifikat Sanitasi

“Maksud saya gini pak, bapak ibu di BGN ngerti nggak sih ultra processed food itu apa? Berarti ini kan bukan melarang penggunaan ultra processed food, tetapi yang harus dibeli lewat UMKM,” tegas Charles dalam rapat tersebut. Ia mendesak agar BGN berkomitmen menghapus UPF sepenuhnya dari menu MBG.

Menurut Charles, makanan UPF umumnya tinggi gula, garam, dan lemak sehingga berisiko bagi kesehatan anak. Ia bahkan meminta BGN berkonsultasi dengan BPOM maupun Kementerian Kesehatan agar standar gizi dalam MBG selaras dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik, menegaskan dirinya tidak akan mentolerir penggunaan produk pabrikan. Dalam konferensi pers 26 September 2025, ia menekankan bahwa dapur MBG harus berperan membangkitkan ekonomi lokal.

Baca Juga: Insentif Rp100 Ribu untuk Guru Penanggung Jawab, Strategi Baru Pemerintah Tutup Celah Distribusi MBG 2025

“Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti,” ujarnya.

Nanik menambahkan bahwa roti untuk MBG sebaiknya dibuat oleh ibu-ibu murid yang kemudian akan dikonsumsi anak-anak mereka. Hanya susu kemasan yang masih diizinkan, dengan alasan keterbatasan peternakan sapi di sejumlah daerah.

Sehari kemudian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini mampu menggerakkan ratusan ribu UMKM pangan di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Liputan Kasus Keracunan MBG Ricuh, Wartawan Diduga Dianiaya Oknum Pegawai SPPG Pasar Rebo Jakarta Timur

Kritik keras juga datang dari ahli gizi Tan Shot Yen dalam rapat Komisi IX DPR pada 22 September 2025. Ia menilai menu MBG yang membagikan burger, spaghetti, hingga bakmi tidak relevan dengan kondisi pangan Indonesia.

“Yang dibagi adalah burger di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia,” sindir Tan.