China Buka Suara Soal Utang Proyek Whoosh, Siap Lanjutkan Kerja Sama Meski Indonesia Tegas Tolak Pakai APBN

Isu utang proyek Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelunasan.

Ia menyebut tanggung jawab pembayaran utang ada di tangan holding BUMN Danantara melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China.

“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ujarnya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025.

Baca Juga: Utang RI Tembus Rp9.138 Triliun, Kemenkeu Tegaskan Rasio Masih Aman dan Jauh di Bawah Banyak Negara Besar

“(Danantara) sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” lanjutnya.

Skema Pelunasan Utang Masih Dikaji

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan untuk menyelesaikan utang pembangunan Whoosh yang mencapai Rp116 triliun.

“Ini utang pembangunannya cukup besar. Apakah kemudian kita tambahkan equity (penyertaan modal) sehingga perusahaan ini self sustain karena secara operasional sudah cukup,” ujar Dony dalam konferensi pers di Jakarta pada 9 Oktober 2025.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ultimatum Crazy Rich, Tak Naikkan Tarif, tapi Kejar Rp60 Triliun Utang Pajak sampai Lunas

Ia menjelaskan opsi lain adalah menyerahkan infrastruktur proyek Whoosh menjadi milik pemerintah seperti moda kereta api konvensional.

“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang coba kita tawarkan,” paparnya.

Hingga kini, keputusan final mengenai skema pembayaran utang proyek Whoosh belum diumumkan. Pemerintah dan pihak terkait masih melakukan pembahasan intensif untuk mencari solusi terbaik agar proyek strategis nasional ini tetap beroperasi tanpa membebani keuangan negara.***