China Angkat Bicara soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Klaim Proyek Lancar dan Beri Dampak Ekonomi Positif

Mediapriangan.com - Pemerintah China akhirnya menyampaikan sikap resmi terkait polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menjadi perhatian publik. Dalam pernyataan terbarunya, Beijing menegaskan proyek kerja sama strategis ini berjalan baik, aman, dan telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui konferensi pers pada Senin, 20 Oktober 2025, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menekankan bahwa sejak dua tahun beroperasi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menunjukkan performa stabil dengan pelayanan yang tertib dan efisien.

“Selama dua tahun terakhir, kereta cepat Jakarta–Bandung telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” ujar Guo.

Baca Juga: Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh Kian Panas, Mahfud MD Desak KPK Tak Tunggu Laporan, Biaya 3 Kali Lipat dari China

Menurut Guo, proyek hasil kolaborasi China dan Indonesia ini bukan sekadar simbol kemajuan transportasi, melainkan juga telah menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Ia mencatat, hingga kini KCJB telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat setiap bulannya.

“Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia,” kata Guo.

Guo menambahkan, proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya tidak diukur hanya dari sisi finansial. Menurutnya, nilai konektivitas, dampak sosial, serta peningkatan mobilitas masyarakat menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga: China Buka Suara Soal Utang Proyek Whoosh, Siap Lanjutkan Kerja Sama Meski Indonesia Tegas Tolak Pakai APBN

“China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi agar proyek tersebut berperan lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia Tegas Soal Pembiayaan

Sementara itu, dari pihak Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek tersebut.

Ia menyatakan, tanggung jawab pembiayaan sepenuhnya berada di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi pelaksana proyek, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Danantara).

“Dividen BUMN cukup untuk membayar angsuran utang kereta cepat. Ini bukan urusan APBN,” tegas Purbaya.