Pemerintah Kaji Pembatasan Game PUBG Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta, Pramono Anung, DKI Dukung Sepenuhnya

Mediapriangan.com - Pemerintah pusat tengah mengkaji pembatasan game online pasca insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, yang diduga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak permainan digital terhadap generasi muda.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa salah satu game online yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Menurutnya, pembatasan diperlukan untuk mengurangi potensi pengaruh negatif dari konten permainan tersebut terhadap pelajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan. Cukup lengkap,” ujar Prasetyo Hadi seusai menghadiri rapat terbatas di Kertanegara, Minggu sore, 9 November 2025.

Baca Juga: Polisi Pastikan Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Tak Terkait Terorisme, 7 Bom Ditemukan di Lokasi

Ia menambahkan bahwa game PUBG menjadi contoh yang kini tengah dikaji pemerintah.

“Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya. Kan di situ juga mungkin kita berpikirnya ada pembatasan-pembatasan karena di situ jenis-jenis senjata mudah dipelajari, lebih berbahaya lagi secara psikologis terbiasa melakukan yang namanya kekerasan sebagai sesuatu yang biasa aja,” jelasnya.

DKI Jakarta Dukung Kebijakan Pembatasan Game Online

Menanggapi langkah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembatasan game online dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah pencegahan agar tragedi seperti ledakan di SMAN 72 Jakarta tidak kembali terjadi.

Baca Juga: Polisi Ungkap Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Kerap Merasa Kesepian, KPAI Soroti Kesehatan Mental Siswa

“Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali,” ujar Pramono Anung kepada awak media di Balai Kota Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025.

Pramono juga mengungkapkan dirinya telah meninjau lokasi kejadian dan menemui korban.
“Pada waktu setelah kejadian, saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa ada di rumah sakit waktu itu,” ucapnya.

“Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya,” tambahnya.

Baca Juga: Linmas Terancam Tanpa Insentif, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Sebut Belanja Protokol Masih Miliaran

Dari Fatwa Haram Hingga Ancaman Pemblokiran