Skor IPK Turun di 2025, Mahfud MD Soroti Dampaknya bagi Investor dan Penegakan Hukum

Skor IPK 2025 Turun, Mahfud MD Kaitkan dengan Kinerja KPK dan Kepastian Hukum

JAKARTA, Mediapriangan.com - Penurunan skor IPK Indonesia pada 2025 memicu diskusi luas di ruang publik. Isu ini mencuat setelah Transparency International Indonesia merilis laporan terbaru yang menunjukkan kemerosotan nilai dibanding tahun sebelumnya.

Dalam laporan tersebut, skor ipk Indonesia tercatat turun menjadi 34 pada 2025, dari 37 pada 2024. Penurunan ini juga berdampak pada posisi Indonesia di tingkat global yang merosot ke peringkat 109 dari sebelumnya 99.

Sorotan terhadap skor ipk ini datang dari mahfud md. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai turunnya skor ipk tidak bisa dilepaskan dari persoalan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Baca Juga: Hasil Proliga 2026 di Bojonegoro, Jakarta Popsivo Polwan Tekuk Jakarta Electric PLN, Peta Final Four Berubah

"Kalau dari satu segi saja ya, ini masalah kepastian hukum," kata Mahfud sebagaimana dilansir dari siniar YouTube Mahfud MD Official, pada Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut mahfud md, kepastian hukum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Tanpa jaminan tersebut, kepercayaan terhadap iklim usaha akan tergerus.

"Tidak akan ada korupsi, tidak diperas, dan tidak akan dimain-mainkan, itu penting bagi investor," sambungnya.

Baca Juga: Didi Sukardi Nilai Deklarasi SWAKKA Perkuat Ekosistem Media Lokal Priangan Timur

Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investor

Mahfud md menekankan bahwa skor ipk bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan persepsi terhadap praktik korupsi di sektor publik. Semakin rendah skor ipk, semakin tinggi persepsi adanya korupsi.

Ia juga menyinggung keresahan investor terhadap ketidakpastian aturan.

"Kalau kita ngejar-ngejar investor, seluruhnya orang mengatakan kalau tidak ada kepastian hukum," ungkap Mahfud.

"Nanti kalau orang mau investasi ke sini, aturanya begini-begini, nanti ada calo dari pejabat," jelasnya.