Mahfud MD Ungkit Pengadaan IT Rp1,2 Triliun BGN Usai Dadan Hindayana Terjerat Kasus Korupsi

JAKARTA, Mediapriangan.com - Pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kembali menjadi perhatian setelah mencuatnya kasus korupsi yang menjerat tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Di tengah proses hukum yang berlangsung, Mahfud MD mengingatkan publik pada sejumlah persoalan yang pernah menjadi sorotan masyarakat, termasuk pengadaan IT Rp1,2 triliun di lingkungan BGN.

Kasus korupsi yang menyeret Dadan Hindayana bersama dua mantan pejabat BGN lainnya membuat berbagai isu lama kembali diperbincangkan. Salah satu yang kembali mencuat adalah dugaan mark up pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya ramai dibahas di media sosial.

Baca Juga: Motor Listrik SPPG Rp1 Triliun Jadi Sorotan Usai Kasus Dadan Hindayana, Ribuan Unit Masih di Gudang Bogor

Menurut Mahfud MD, kritik dan laporan masyarakat terkait tata kelola BGN sebenarnya telah muncul jauh sebelum kasus korupsi terungkap. Namun, berbagai sorotan tersebut dinilai belum mendapat respons hukum yang memadai pada saat itu.

"Isu tentang korupsi di dalam BGN itu sudah lama, sudah berbulan-bulan diteriakkan (masyarakat)," ujarnya sebagaimana dilansir dari Kanal YouTube Mahfud MD Official, pada Minggu, 7 Juni 2026.

"Sehingga BGN selalu luput dari tindakan hukum meskipun rakyat sudah mengajukan data dalam banyak hal," beber Mahfud MD.

Dalam penjelasannya, Mahfud MD menyinggung sejumlah proyek yang sempat menjadi perhatian publik, mulai dari pengadaan motor listrik, tablet, televisi, hingga sarana pendukung untuk operasional Program MBG. Ia menyebut pengadaan IT Rp1,2 triliun sebagai salah satu isu yang paling banyak dibahas masyarakat.

Baca Juga: 41 SPPG Milik Putri Pejabat Sulsel Disorot Usai Kasus Dadan Hindayana, Aktivis Desak Audit Terbuka

Mahfud MD menilai dugaan mark up pengadaan barang di lingkungan BGN sempat memicu perdebatan luas di media sosial.

Meski demikian, menurutnya, saat berbagai persoalan itu dipersoalkan masyarakat, belum terlihat adanya langkah hukum yang signifikan.

"Terutama adalah dilakukannya mark up pengadaan barang dan jasa seperti membeli motor listrik, tablet, televisi, sarana pendukung SPPG dan banyak lagi," tuturnya.

"Selama ini di masyarakat menjadi sorotan besar termasuk pengadaan IT yang katanya sampai 1,2 triliun," sambung Mahfud MD.