Ia kemudian mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menurut pandangannya berkaitan dengan prinsip tersebut, antara lain penindakan terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor berupa underinvoicing dan overinvoicing serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Pada bagian lain pidatonya, Bursah meminta agar siklus pemerintahan lima tahunan tetap dijaga. Ia menilai keberlangsungan pemerintahan penting dalam menjalankan agenda yang sedang dikerjakan.
“Jadi, bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga. Tidak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” jelasnya.
“Setidaknya kita jaga siklus 5 tahun itu dan kasih kesempatan Presiden Prabowo mengambil kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” tandasnya.
Dalam peringatan tersebut, isu demokrasi menjadi salah satu pembahasan yang mengemuka bersama persoalan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Qodari menyampaikan pandangan mengenai keselarasan nilai HUMANIKA dengan agenda pemerintahan, sedangkan Bursah menekankan pentingnya pengawalan terhadap jalannya pemerintahan.
Selain Qodari dan Bursah, acara 36 tahun HUMANIKA juga dihadiri aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy, sejumlah anggota DPR RI, serta tokoh masyarakat dan aktivis lainnya.***
Artikel Terkait
Pria Penendang Wanita di Food Court Senayan City Ditangkap, Polisi Masih Usut Motif di Balik Aksi Viral
Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan Wafat di Usia 81 Tahun, Ini Profil, Pendidikan dan Jejak Kariernya
500 Warga Bener Meriah Aceh Patungan Rp80 Juta, Bangun Jalan Rusak yang Jadi Akses Vital 14 Desa
Karhutla Jatim Makin Meluas, Gunung Buthak-Kawinajang Terbakar 1.000 Hektare, Water Bombing Terkendala Angin
Nusron Wahid Akhirnya Muncul di Tengah Kasus HGB Summarecon, Singgung Dugaan Dirinya Menghilang
Rumah ASN di Cileunyi Digerebek, Polisi Temukan 36 Pohon Ganja hingga Tanaman Berusia 4 Bulan