Jangan Matikan Pers Saat Program Pemerintah Dikritik

Oleh: Agus Sulistriyono, CEO Promedia Group

SAYA termasuk orang yang percaya bahwa Presiden Prabowo memiliki keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Sejumlah program yang menjadi agenda pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, membawa gagasan besar tentang pemberdayaan masyarakat.

Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin. Koperasi Merah Putih diarahkan menjadi pusat pelayanan ekonomi di desa, sementara MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Programnya besar. Tujuannya pun baik.

Namun, program yang baik tetap membutuhkan tata kelola yang baik. Ketika muncul persoalan dalam pelaksanaannya, kritik tidak semestinya diarahkan kepada pers atau wartawan yang menyampaikan temuan dari lapangan.

Justru sebaliknya, persoalan di lapangan harus dibuka, dievaluasi dan diperbaiki.

Saya mendukung Presiden Prabowo. Dan karena itulah saya ingin program-program pemerintah berhasil. Jika dalam pelaksanaan MBG, koperasi, Sekolah Rakyat atau program lainnya ditemukan persoalan, jangan menganggap kritik sebagai serangan terhadap pemerintah.

Yang perlu diwaspadai bukan wartawan yang kritis. Yang jauh lebih berbahaya adalah persoalan di lapangan yang tidak pernah sampai ke meja Presiden karena semua orang memilih mengatakan bahwa keadaan baik-baik saja.

Di sinilah pers memiliki fungsi penting.

Wartawan bukan humas pemerintah. Tugas pers bukan membuat semua program terlihat sempurna. Jika sebuah kebijakan berjalan baik, tentu harus diberitakan dengan baik. Tetapi ketika ditemukan persoalan, pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengungkapnya kepada publik.

Tentu ada batas yang harus dijaga. Kritik berbeda dengan hoaks. Informasi palsu harus dilawan. Wartawan yang melanggar kode etik harus dikoreksi. Media yang melakukan pemerasan juga harus ditindak sesuai ketentuan.

Tetapi kritik terhadap tata kelola program pemerintah tidak seharusnya secara otomatis dicurigai sebagai upaya menyerang pemerintah.

Pers Indonesia saat ini juga menghadapi persoalan yang tidak ringan. Industri media, baik nasional maupun lokal, harus berhadapan dengan perubahan ekosistem digital dan dominasi platform global.

Perubahan pola konsumsi informasi ikut menggeser peta pendapatan iklan yang selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan perusahaan media.