Alih-alih memprotes, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih untuk legawa atas keputusan pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama menjaga stabilitas fiskal nasional.
“Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama pemotongan DBH,” ungkap Pramono.
“Pemerintah Jakarta sama sekali tidak akan argue terhadap itu,” tegasnya.
Meski begitu, Pramono memastikan DKI tidak akan tinggal diam menghadapi penurunan anggaran yang cukup besar. Ia mengaku tengah menyiapkan skema pembiayaan kreatif, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Collaboration Fund sebagai sumber dana tambahan.
Efisiensi Jadi Kunci
Untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, Pemprov DKI mulai menyiapkan langkah efisiensi di sejumlah pos yang dianggap tidak prioritas. Pramono mengungkapkan, beberapa kegiatan rutin akan dikurangi agar anggaran fokus pada program strategis publik.
“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas,” kata Pramono.
“Kemudian anggaran-anggaran belanja yang bukan menjadi prioritas utama. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan, minum, dan sebagainya,” sebutnya.
Langkah efisiensi tersebut, menurutnya, akan menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Pemangkasan Tertinggi di Indonesia
Dari seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah yang paling terdampak kebijakan pemangkasan DBH. Total potongan Rp15 triliun jauh lebih besar dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Timur (Rp2,81 triliun), Jawa Barat (Rp2,45 triliun), dan Jawa Tengah (Rp1,5 triliun).
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan besar ini hanyalah langkah sementara. Ia bahkan berseloroh di hadapan Pramono, “Kayaknya (DBH) masih bisa dipotong lagi,” ujarnya sambil tertawa ringan.