Prihatin akan Sarana dan Prasarana UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, DPRD Jawa Barat Dorong Peningkatan

Mediapriangan.com - Kondisi sarana dan prasarana UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, yang mencakup Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan Komisi V DPRD Jawa Barat.

Abdul Harris Bobihoe, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, mengungkapkan keprihatinan ini selama kunjungan kerja ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II pada tanggal 9 Januari 2024.

Dalam rangka evaluasi Program Kegiatan Tahun 2023, Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II di Kabupaten Karawang.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Prihatin Atas Insiden Tabrakan Kereta Api di Cicalengka dan Mendorong Evaluasi Oleh PT KAI

Bobihoe menekankan urgensi perbaikan kondisi ini mengingat UPTD tersebut bertanggung jawab atas pengawasan sekitar 65 ribu perusahaan di Wilayah II.

"Saya kira ini perlu kita benahi karena mereka luar biasa bekerja mengawasi sekitar 65 ribu perusahaan yang tersebar di Bekasi dan Karawang, angka ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya kira ini harus kita fasilitasi," ucapnya.

Bobihoe menegaskan bahwa permasalahan yang diidentifikasi akan dijadikan nota komisi untuk tindak lanjut lebih lanjut.

Baca Juga: Dampak Kecelakaan Kereta Api di Jawa Barat 2023, Ini Perjalanan KA yang Batal dan Harus Memutar

Mengingat peran penting UPTD Pengawasan Tenaga Kerja dalam mengawasi perusahaan besar dan tenaga kerja, Bobihoe menyatakan, "Ini sebuah mandatory Komisi V untuk segera membenahi."

Abdul Hadi Wijaya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, menambahkan bahwa kondisi sarana dan prasarana UPTD sangat memprihatinkan, terutama dalam aspek penunjang.

"Kami berkunjung ke UPTD Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah II, ini sangat prihatin karena sarana dan prasarana sangat tidak layak. Kami juga mendapati kekurangan penunjang kerja seperti meja kerja, sampai alat transportasi," ucap Abdul Hadi.***