Komisi I DPRD Jawa Barat: Pentingnya Penetapan Batas Desa untuk Pengembangan Wilayah Desa di Jabar

Namun, Bedi juga menekankan perlunya kajian yang mendalam terkait keberagaman kewilayahan desa di Jawa Barat.

"Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, misalnya, membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan pelayanan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal," terangnya.

Untuk itu, Bedi mengusulkan agar pemerintah provinsi melakukan kajian yang komprehensif untuk menyesuaikan penetapan batas desa dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah setempat.

Baca Juga: Peran Masyarakat dalam Transformasi Desa, Jadi Sorotan DPRD Jawa Barat di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bekasi

Hal ini, menurutnya, akan memungkinkan pemekaran desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan melakukan pemetaan wilayah secara menyeluruh, Bedi meyakini bahwa persoalan penetapan batas desa di Jabar dapat segera diselesaikan.

Dia berharap pihak terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa di berbagai kabupaten dan kota di Jabar, segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam hal ini.

Baca Juga: Optimalisasi Mekanisme Penjadwalan DPRD, Kunker Banmus DPRD Kabupaten Indramayu ke Sekretariat DPRD Jawa Barat

Setelah penetapan batas desa diselesaikan, Bedi menekankan pentingnya pengembangan desa presisi melalui pemanfaatan potensi lokal.

Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dan pemetaan potensi desa secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa masing-masing.

“Misalnya kelompok pengrajin di desa tertentu akan menghidupkan masyarakat desa, kemudian panen yang berlebih produk pertanian yang diharapkan akan menyebabkan turunnya harga komoditas pertanian,” jelas Bedi.***