Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat Respons Keluhan FGHP tentang Kuota PPPK dan Masalah Pendidikan Lainnya

Mediapriangan.com - Komisi I DPRD Jawa Barat baru-baru ini menerima audiensi dari Forum Guru Honorer Provinsi (FGHP) Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Jawa Barat. Audiensi ini diterima oleh Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat, Sadar Muslihat.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Jawa Barat Sadar Muslihat menjelaskan bahwa agenda utama audiensi adalah membahas usulan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.

“Guru-guru honorer yang mengajar di sekolah negeri namun belum berstatus ASN maupun PPPK datang untuk mengeluhkan status mereka. Mereka berharap dapat diangkat menjadi PPPK,” ujar Sadar Muslihat.

Baca Juga: Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Konsultasikan Ranperda P2APBD 2023 dengan Sekretariat DPRD Jawa Barat

Dalam audiensi tersebut, FGHP KCD Wilayah XI Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengajukan penambahan kuota PPPK guru kepada pemerintah pusat.

Pertemuan ini juga mengungkap berbagai masalah terkait PPPK dan ASN baru, khususnya di sektor pendidikan.

Salah satu isu utama adalah pengurangan jam mengajar bagi guru non-ASN dan non-PPPK akibat masuknya guru PPPK baru, yang berdampak langsung pada pendapatan mereka.

Baca Juga: Jawa Barat Tertinggi dalam Transaksi Judi Online Rp3,8 Triliun, Hasim Adnan Desak Penindakan Tegas Bandar Judi

“FGHP KCD Wilayah XI Jawa Barat meminta agar kuota PPPK bagi guru ditambah,” tegas Sadar Muslihat.

Komisi I DPRD Jawa Barat menyatakan akan segera menindaklanjuti masalah ini dengan mengajukan penambahan kuota PPPK untuk guru dalam anggaran berikutnya.

Masalah ini juga akan menjadi prioritas dalam nota yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat dan selanjutnya kepada gubernur dan pemerintah pusat.

Baca Juga: Tanggapan Ineu Purwadewi Sundari atas Jawaban Gubernur Terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Ranperda P2APBD 2023

“Kami berharap pimpinan DPRD Jawa Barat dan gubernur dapat memperhatikan masalah ini, karena pembiayaan gaji guru sangat penting, tidak hanya di Garut, tetapi di seluruh Jawa Barat,” tambah Sadar Muslihat.