Sebelumnya, Ketua FGHP KCD Wilayah XI Jawa Barat, Rida Rodiana, menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait usulan kuota PPPK untuk TA 2024, implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022, dan alokasi anggaran BOPD Disdik Tahun 2025.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam mengadvokasi kepentingan guru honorer dan memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat.***
Artikel Terkait
Anggota Komisi V DPRD Jabar Yod Mintaraga Sarankan Adopsi Model PPDB Yogyakarta untuk Atasi Polemik Pendidikan
Komisi II DPRD Jawa Barat Apresiasi Inisiatif Pemda DIY dalam Tingkatkan Wisatawan dan Rencanakan Penerapan di Jabar
DPRD Jawa Barat Sambut Kunjungan Kerja dari Komisi I DPRD Provinsi Jambi Dalam Studi Banding Ranperda P2APBD 2023
DPRD Jawa Barat Tegaskan ASN Wajib Mundur dari Jabatan untuk Maju di Pilkada 2024, Cegah Penyalahgunaan Fasilitas Negara
DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Penyelenggaraan Kepariwisataan
DPRD Jawa Barat Gelar Rapat Paripurna Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Ranperda P2APBD 2023