Menurutnya, banyak kawasan perumahan di Bekasi yang terdampak banjir justru sebelumnya dipasarkan dengan janji bebas genangan.
Baca Juga: Tiga Penghargaan Nasional Menandai Konsistensi JNE dalam Layanan Logistik Berbasis Nilai Halal
Ia menilai tidak adil apabila seluruh beban penanganan dibebankan kepada pemerintah, sementara pengembang menikmati keuntungan dari penjualan hunian.
KDM juga menyoroti kecenderungan developer yang dinilai lebih fokus mengurus perizinan proyek baru ketimbang menyelesaikan persoalan di kawasan yang sudah dihuni.
Ia menegaskan, penyelesaian banjir membutuhkan tanggung jawab bersama, termasuk peran aktif pengembang dalam menjaga kualitas lingkungan perumahan.
Pernyataan tersebut kembali memantik diskusi publik mengenai tata kelola pembangunan kawasan hunian di wilayah rawan banjir.
Warga berharap, polemik ini tidak berhenti pada respons media sosial semata, melainkan berujung pada solusi konkret agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
“Jangan segala sesuatu dibebankan kepada pemerintah. Jangan segala sesuatu dibebankan semuanya kepada pemerintah karena bagaimana pun ketika mengembangkan perumahan pasti dulu mendapatkan keuntungan,” tegasnya.***
Artikel Terkait
Viral di Medsos, Guru PAUD Bongkar Gaji Sebulan Rp100-500 Ribu, Meski Mengajar Belasan Tahun
Dialog di Singaparna, Pemuda Desak Solusi Konkret Lapangan Kerja dan Akses Kerja Luar Negeri
Proliga 2026 Seri Bandung Dimulai, Ini Cara Nonton Live Streaming Gratis di Moji TV. Cek Jadwal Lengkapnya!
PHRI Tasikmalaya Nilai Undang-Undang Hak Cipta dan Royalti Musik Berpotensi Tekan Usaha Ruang Komersil
Dari Bale Aspirasi Singaparna, Pemuda Titip Harapan kepada DPRD Jawa Barat
Langkah DPRD Kota Tasikmalaya Respons Aduan Lingkungan, Proyek Lapang Padel Terancam Disegel