Wakil Wali Kota Tasikmalaya Sebut Cibeureum Jadi Contoh Tata Kelola Pembangunan Kecamatan

Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak berkecil hati. Kehadiran anggota DPRD dalam Musrenbang justru bertujuan agar aspirasi yang belum terakomodasi melalui Dana Kelurahan dapat diperjuangkan melalui mekanisme lain, termasuk melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Jangan pesimis. Usulan-usulan itu akan dipilah, mana yang bisa dibiayai melalui Dana Kelurahan dan mana yang akan diperjuangkan melalui pokir DPRD. Di sinilah fungsi budgeting DPRD berjalan,” katanya.

Baca Juga: Sidak DPRD Kota Tasikmalaya Ungkap Keluhan Warga soal Galian C di Bungursari

Wahid menambahkan, berdasarkan laporan kecamatan, pada tahun 2025 terdapat alokasi sekitar Rp500 juta dari pokir anggota DPRD untuk Kecamatan Cibeureum. Angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2026 menjadi sekitar Rp1 miliar.

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Selasa ( 03/2/2026). (Dok. Asep M.S)

Selain itu, ia menjelaskan bahwa anggaran pembangunan yang lokusnya berada di Kecamatan Cibeureum sejatinya lebih besar jika dihitung secara keseluruhan.

Pasalnya, sambung Wahid, banyak kegiatan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan drainase yang dikerjakan oleh dinas teknis dan tidak tercatat langsung dalam anggaran kecamatan.

Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah dan Swasta Datangi Kantor Wali Kota Tasikmalaya, Pertanyakan Pengangkatan Petugas SPPG

“Begitu juga dengan dana hibah untuk pondok pesantren atau kelompok tani. Anggarannya ada, tetapi tercatat di dinas terkait seperti Kesra atau Dinas Pertanian. Jika diakumulasikan berdasarkan lokasi, nilainya tentu jauh lebih besar,” terangnya.

Wahid menegaskan, keberadaan DPRD di setiap daerah pemilihan merupakan amanah untuk membantu dan mengawal pembangunan sesuai aspirasi masyarakat. Di Daerah Pemilihan (Dapil) III Cibeureum sendiri, terdapat 12 anggota DPRD yang siap memperjuangkan kebutuhan warga.***