Wakil Wali Kota Tasikmalaya Sebut Cibeureum Jadi Contoh Tata Kelola Pembangunan Kecamatan

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Diky Chandra Negara, mengapresiasi capaian pembangunan di Kecamatan Cibeureum yang dinilainya menunjukkan kemajuan positif dibandingkan sejumlah kecamatan lain di Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, berbagai praktik baik yang telah berjalan di Kecamatan Cibeureum layak dijadikan contoh bagi wilayah lain.

“Cibeureum ini luar biasa. Mulai dari tata kelola sekretariat RT/RW yang tertib, pengelolaan bank sampah yang berjalan baik, hingga keberadaan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang aktif. Hal-hal baik seperti ini harus menjadi role model bagi kecamatan lain,” ujar Diky saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibeureum, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga: Hari Braille Sedunia di Kota Tasikmalaya, Literasi Braille Didorong Jadi Hak Dasar Penyandang Tunanetra

Ia berharap, praktik-praktik positif tersebut dapat direplikasi sehingga pembangunan di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat tumbuh secara merata dan berkelanjutan.

Terkait penganggaran, Diky tidak menampik bahwa kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan bijak dalam mengelola anggaran.

“Efisiensi ini bukan berarti pemerintah berhenti membangun. Pembangunan tetap berjalan, baik di bidang infrastruktur maupun ekonomi, hanya saja mungkin belum bisa maksimal seperti yang diharapkan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi hampir di semua daerah,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Praksi Partai Kebangkitan Bangsa H Wahid S.Pd. saat diwawancara wartawan usai kegiatan Musrenbang di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Selasa ( 03/2/2026). (Dok. Asep M.S)

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Wahid, S.Pd, menegaskan, kehadiran DPRD dalam Musrenbang, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, merupakan bentuk komitmen untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut Wahid, Musrenbang kecamatan menjadi forum lanjutan untuk merangkum berbagai usulan yang sebelumnya telah dibahas di tingkat kelurahan.

Namun demikian lanjutnya, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Tasikmalaya Lepas Kontingen Seni Tasikmalaya ke Thailand Culture Exchange Festival 2026

“Dana Kelurahan tahun 2026 hanya sekitar Rp250 juta per kelurahan. Dengan jumlah RW yang bisa mencapai belasan dalam satu kelurahan, tentu sangat sulit untuk mengakomodasi seluruh usulan pembangunan,” ungkap Wahid usai kegiatan Musrenbang.