Solusi Anti Bank Emok, Pemkab Tasikmalaya Rilis Pinjaman UMKM Tanpa Bunga Awal Mei 2026 untuk 7.000 Pelaku Usaha

TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kian mematangkan program pinjaman modal tanpa bunga yang akan menyasar sekitar 7.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama usaha pemula. Program ini dijadwalkan meluncur pada awal Mei 2026.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menyampaikan, peluncuran program akan dilakukan oleh bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ia menegaskan, program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Ini bukan sekadar bantuan, tetapi ikhtiar pemerintah untuk membebaskan pelaku usaha dari beban bunga yang memberatkan,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga: Tangis dan Doa Iringi Pelepasan Jemaah Haji Tasikmalaya, Bupati Cecep: Luruskan Niat, Jaga Kesehatan

Program tersebut mengusung semangat “Usaha Anti Bank Emok”, sebagai jawaban atas maraknya praktik pinjaman informal berbunga tinggi yang kerap menjerat pedagang kecil.

Menurut Asep, kemudahan akses permodalan tanpa bunga diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas, sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan di daerah.

Di sisi lain, menjelang peluncuran program, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya terus menggencarkan pendampingan kepada pelaku usaha.

Langkah ini dilakukan agar para calon penerima pinjaman memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Baca Juga: Tekan Risiko El Nino, Wakil Bupati Tasikmalaya Ajak Masyarakat Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Melalui Kearifan Lokal

Kepala Bidang UMKM, Solahudin, menjelaskan, pihaknya rutin memberikan layanan pendampingan, khususnya dalam pengurusan legalitas usaha melalui pelayanan terpadu satu atap di PLUT.

“Kami fokus memastikan pelaku UMKM memiliki legalitas lengkap, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB), agar memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan,” katanya.

Ia menegaskan, peran dinas berada pada aspek pendampingan dan administrasi, sementara keputusan penyaluran pinjaman sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga keuangan daerah (BUMD) sebagai pihak penyalur.