KPK Bongkar Skenario Fadia Arafiq Mobilisasi Pekerja Outsourcing di Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024

Sebelum menyandang status sebagai pesakitan, Fadia Arafiq terlebih dahulu terjaring dalam operasi senyap yang dilancarkan lembaga independen tersebut pada awal Maret lalu.

Mantan kepala daerah tersebut diringkus bersama ajudan setianya di ibu kota Jawa Tengah, yang kemudian diikuti dengan penangkapan belasan orang lainnya di wilayah Pekalongan.

Langkah hukum tersebut menjadi pintu masuk bagi lembaga antirasuah untuk menguliti tabir gelap di balik kasus dugaan korupsi pengadaan jasa tenaga alih daya yang dikelola oleh PT Raja Nusantara Berjaya di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Baca Juga: Status Tahanan Rumah Yaqut Cholil Viral, KPK Jadi Sorotan Terkait Penanganan Kasus Kuota Haji

Perusahaan swasta tersebut disinyalir sengaja dimenangkan dalam berbagai tender proyek untuk periode anggaran tahun 2023 hingga 2026.

Dari hasil hitungan sementara tim penyidik, skandal penunjukan sepihak ini disinyalir telah menghasilkan perputaran uang haram yang nilainya mencapai angka puluhan miliar rupiah.

Fadia Arafiq bersama lingkar keluarga dekatnya diduga kuat menjadi pihak yang paling banyak menikmati aliran dana dari monopoli bisnis tersebut.

KPK mengidentifikasi bahwa dari total keuntungan ilegal sebesar Rp19 miliar, sebagian besar atau sekitar Rp13,7 miliar mengalir ke kantong pribadi mantan bupati beserta keluarganya.

Baca Juga: Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tahanan Rumah, KPK Ungkap Alasan di Balik Perubahan Status Kasus Kuota Haji

Sementara itu, nominal sebesar Rp2,3 miliar dialokasikan untuk jajaran direksi korporasi yang belakangan diketahui berprofesi sebagai asisten rumah tangga di kediaman tersangka.

Hingga saat ini, tim penyidik masih terus melacak sisa uang miliaran rupiah lainnya yang diduga sengaja ditarik secara tunai untuk keperluan operasional tertentu.

Berkas penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa tenaga alih daya ini dipastikan akan terus berkembang seiring dengan ditemukannya bukti-bukti baru mengenai keterkaitan aliran dana korporasi dengan pendanaan logistik saat Pilkada Kabupaten Pekalongan 2024 berlangsung.***