Dalam bagian akhir kajian, DPW JPKP Jawa Timur turut mengingatkan aparat penegak hukum agar mengantisipasi kemungkinan munculnya upaya menghambat proses penegakan hukum.
Dokumen tersebut menyebut adanya potensi penggunaan aksi massa sebagai bentuk manajemen konflik yang dapat mengintervensi atau menghalangi proses hukum.
Oleh karena itu, organisasi tersebut merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk melakukan pemetaan serta pendalaman terhadap potensi gangguan selama proses penanganan perkara tambang galian C Banyuwangi berlangsung.***
Artikel Terkait
KPK Selidiki Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi, Kelompok Pegiat Anti Korupsi Klaim Temuan Awal Dugaan Rasuah
Diduga Tambang Pasir Ilegal Beroperasi Diam-Diam di Muara Ciwulan Tasikmalaya
Disorot Publik! Camat Cikalong Perintahkan Alat Berat Tambang Pasir Ilegal di Muara Harim Laut Ditarik
Pesisir Tasik Selatan Digerogoti Tambang Ilegal, Peradi: Negara Jangan Kalah
Tambang Pasir Ilegal Menggila di Pesisir Tasik Selatan, DPRD: Tangkap Pemiliknya!
Pengamat Tasikmalaya Ingatkan Bahaya Tambang Pasir Ilegal: Kerusakan Alam Bisa Picu Banjir Rob
Siapa di Balik Tambang Ilegal Tasikmalaya Selatan? Pasir Harim Laut Diduga Mengalir ke 4 Stockfield
Taliabu Gandeng ICCN, Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Jalan Baru Lepas dari Ketergantungan Tambang
Sembilan Korban Tewas di Tambang Emas Sijunjung Sumbar, Tebing Ambruk Tetiba Menimpa Penambang
Dugaan Mafia Tambang Kalipuro Diadukan ke PPATK, Praktisi Hukum Bidik Aktor Intelektual di Balik Joko Jatmiko