KPK Ungkap Dugaan Suap Proyek dan Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Terjaring OTT Bersama 20 Orang Lain

Anom menghabiskan masa pendidikan dasar hingga menengah di wilayah Cimahi dan Bandung, Jawa Barat. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi dengan meraih gelar Sarjana Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro pada 1996 dan gelar Magister Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Padjadjaran pada 2005.

Dalam dunia politik, Anom resmi menjabat sebagai Bupati Pemalang sejak 20 Februari 2025 setelah memenangkan pemilihan kepala daerah bersama wakilnya, Nurkholes. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh.

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Penahanan Febrie Adriansyah Tanpa Rompi Tahanan dan Borgol, Singgung Standar Penegakan Hukum

Miliki Harta Rp21,3 Miliar

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat hingga 29 Juli 2026, Anom melaporkan total kekayaan sebesar Rp21,3 miliar.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal memiliki perjalanan karier yang panjang di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan informasi di laman resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang, Anom pernah menduduki berbagai posisi strategis di PT Wijaya Karya (WIKA), mulai dari staf ahli, auditor internal, kepala seksi, manajer keuangan dan personalia, manajer keuangan dan operasi luar negeri, hingga menjabat sebagai general manager selama kurun waktu 1996–2021.

Pria kelahiran 20 Maret 1970 itu kemudian dipercaya menjadi Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Property (PT HIPA) pada periode 2021–2024, sebelum akhirnya maju dalam kontestasi Pilkada Pemalang.

Hingga kini, KPK masih mendalami aliran dana, peran masingmasing pihak yang diamankan, serta konstruksi lengkap perkara dugaan suap proyek dan jual beli jabatan tersebut. Penetapan tersangka dan rincian pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai.***