Mediapriangan.com - DPRD Jabar menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Jawa Barat.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Jabar, Hasim Adnan, setelah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang mekanisme penyelesaian konflik pertanahan di provinsi Jawa Barat tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Jabar, Hasim Adnan berharap FGD dapat menghasilkan solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik pertanahan di Jawa Barat.
Baca Juga: Anggota DPRD Jawa Barat Minta Pemerintah Bangun Kembali Pesantren Terdampak Gempa di Cianjur
Menurutnya, forum ini penting untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, termasuk BUMN, BUMD, dan masyarakat.
“Forum FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya," katanya.
Lebih lanjut Hasim mengatakan bahwa FGD ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan, terutama yang melibatkan BUMN dan BUMD dengan masyarakat di sekitarnya.
"Terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat dimana tanah itu berada” ujar hasim.
Ia juga berharap agar FGD ini dapat mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan di Jawa Barat.
“Saya juga sangat mendukung forum-forum FGD seperti ini yang bisa kedepannya mempertemukan juga diantara para pihak, terutama dengan warga atau masyarakat yang selama ini juga sering laporan ke saya atau menyampaikan aspirasi terkait dengan konflik yang dihadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh temen-temen BUMN maupun BUMD” kata Hasim.
Dukungan DPRD Jawa Barat terhadap penyelesaian konflik pertanahan BUMN dan BUMD di wilayahnya menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga kestabilan dan keamanan di Jawa Barat.
Artikel Terkait
Kawasan Tanpa Rokok, Anggota Dewan Ciamis Asik Rapat Dipenuhi Asap
Aneh, Peraturan Daerah Dibuat Kemudian Dilanggar Anggota DPRD
Anggota DPRD Jabar Sebut Pekerja Migran Indonesia Perlu Perlindungan dari Pihak yang Tidak Bertanggungjawab
Anggota DPRD Jabar Soroti Tingginya Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Cianjur
Petani di Kabupaten Garut Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi, Anggota DPRD Jabar: Distribusi Kartu Tani Tidak Merata
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat: Perda PDP Upaya Perbaikan Manajemen Distribusi Barang Kebutuhan Masyarakat