parlemen

Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bogor, Kota Kendari dan Kabupaten Nunukan

Rabu, 5 Juni 2024 | 22:00 WIB
Sekretariat DPRD Jabar menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Kota Kendari dan DPRD Kabupaten Nunukan di ruang Komisi IV DPRD Jawa Barat. (Humas DPRD Jabar)

 

 

Mediapriangan.com - Sekretariat DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, dan DPRD Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Iman Tohidin, di ruang Komisi IV DPRD Jawa Barat.

Iman Tohidin menjelaskan bahwa kunjungan kerja dari DPRD Kota Kendari bertujuan untuk studi banding terkait peran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam program pendidikan inklusi.

Baca Juga: Ketua Komisi I Menyambut Positif Penandatanganan RoD DPRD Jawa Barat dan DPRD Chungcheongnam-do Korea Selatan

"Di Jawa Barat, Pemerintah Daerah sangat fokus pada program pendidikan inklusi. Tidak ada perbedaan antara pendidikan reguler dengan inklusi," ujarnya di Kota Bandung pada Rabu, 5 Juni 2024.

Selain itu, DPRD Kabupaten Nunukan melakukan kunjungan terkait konsultasi pengoptimalan peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan selama 5 tahun.

"Pembangunan di Jawa Barat selama 2018-2023 efektif, dengan prestasi penghargaan sekitar 173. DPRD Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan jalannya pembangunan di Jawa Barat," jelasnya.

Baca Juga: Pertemuan DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Solok Bahas Persiapan dan Penanganan Konflik Sosial dalam Pilkada 2024

Kunjungan dari Kabupaten Bogor berkaitan dengan konsultasi dan studi banding terkait pengawasan DPRD terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat.

Diketahui, terdapat jalan rusak di Kabupaten Bogor sepanjang 131,9 km yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Khususnya jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Hal ini akan kami sampaikan ke Komisi IV DPRD Jawa Barat agar mendapat perhatian," tambahnya.***

Tags

Terkini