DPRD Jawa Barat Terima Konsultasi DPRD Kabupaten Bogor, Strategi Peningkatan PAD melalui BUMD dan Desa Wisata

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Selasa, 14 Mei 2024 | 19:04 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nanggolah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor pada 14 Mei 2024.   (Humas DPRD Jabar)
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nanggolah menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor pada 14 Mei 2024. (Humas DPRD Jabar)

 

 

Mediapriangan.com - DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka konsultasi terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung.

Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bogor ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Sugianto Nanggolah, pada Selasa, 14 Mei 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Sugianto Nanggolah menjelaskan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Bogor adalah untuk berkonsultasi mengenai strategi peningkatan PAD.

Baca Juga: Kajian Perbandingan Pertanggungjawaban dan Pembahasan APBD antara Sekretariat DPRD Jawa Barat dan Sumatera Utara

Konsultasi ini khususnya membahas langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bogor.

“Saya menjelaskan bahwa membangun daerah tidak bisa hanya mengandalkan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu mencari sumber pendapatan lain agar PAD meningkat setiap tahunnya,” jelas Sugianto Nanggolah.

Sugianto menyarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan PAD, termasuk membentuk dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD Kabupaten Bogor harus mengawasi dan mendorong upaya ini.

Baca Juga: Komisi III DPRD Jawa Barat Dorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jabar Melalui Samsat Wilayah DKI Jakarta

"Salah satu cara meningkatkan PAD adalah dengan membentuk dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD Kabupaten Bogor harus mengawasi dan mendukung upaya ini," kata Sugianto Nanggolah.

Selain itu, optimalisasi aset daerah, optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya dari Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penunggak pajak, hingga pengembangan desa wisata juga dianggap penting.

"Optimalisasi aset daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama dari Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penunggak pajak, serta pengembangan desa wisata juga penting," tambahnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Jawa Barat Soroti Peningkatan Usaha Mikro melalui Perda Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tasikmalaya

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X