Pemerataan pembangunan ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius dewan baru.
Tantangan lain yang dihadapi oleh DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 adalah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang diprediksi menurun akibat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
"Implementasi UU HKPD berdampak pada presentase dana transfer ke Jawa Barat, di mana porsi untuk kabupaten dan kota lebih besar dibandingkan provinsi. Hal ini tentunya mempengaruhi APBD Provinsi," jelas Oleh.
Untuk mengatasi potensi kekurangan dalam APBD 2025, Oleh Soleh menyarankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset-aset milik Pemda Provinsi Jawa Barat, serta inovasi lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Semoga pelantikan Anggota DPRD Jawa Barat berlangsung lancar, dan para anggota baru dapat melanjutkan program kerja dengan baik. Dengan 80% anggota baru dan hanya 20% anggota lama yang kembali terpilih, kami berharap ada semangat baru yang dapat membawa perubahan positif bagi Jawa Barat," tutupnya.***