Anggaran Kabupaten Garut Terbatas, Bupati Abdusy Syakur Bidik Peluang Dana Pusat untuk Pembangunan 2027

GARUT, Mediapriangan.com - Pemerintah Kabupaten Garut mulai memetakan peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan pada 2027.

Langkah tersebut menjadi perhatian Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di tengah efisiensi fiskal dan berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah atau TKD.

Bupati Garut menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga: APBD Ciamis 2027 Tertekan, Pendapatan Diproyeksi Turun 28,42 Persen, Herdiat Minta Anggaran Lebih Selektif

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Garut membahas Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Tahun Anggaran 2026 serta Penyampaian Kata Akhir Fraksi dan Keputusan DPRD Kabupaten Garut.

Menurut Abdusy Syakur, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan lain agar program pembangunan tetap berjalan.

Pemkab Garut pun melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mengidentifikasi peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Upaya serupa juga diarahkan pada peluang program yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk melalui berbagai skema kebijakan pemerintah seperti Instruksi Presiden atau Inpres.

Baca Juga: RUU Reforma Agraria Temukan Titik Sepakat, DPR dan Pemerintah Bahas Penyelesaian Konflik Agraria

"Sehingga bayangan kami, salah satu inisiatif kami untuk menyusul sumber-sumber kuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Di sisi lain, Abdusy Syakur mendapat informasi dari Bappenas mengenai sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN dan Proyek Strategis Nasional atau PSN yang diproyeksikan berjalan pada 2027.

Informasi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD diminta mulai mengidentifikasi program yang memiliki peluang untuk disinkronkan dengan agenda pemerintah pusat.