APBD Ciamis 2027 Tertekan, Pendapatan Diproyeksi Turun 28,42 Persen, Herdiat Minta Anggaran Lebih Selektif

CIAMIS, Mediapriangan.com - Ruang fiskal Kabupaten Ciamis pada 2027 diproyeksikan lebih sempit dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis memperkirakan pendapatan daerah akan mengalami penurunan sekitar 28,42 persen jika dibandingkan dengan APBD murni 2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu poin utama saat Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Ciamis 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Tumenggung Wiradikusuma, Jumat, 25 September 2026.

Baca Juga: Ciamis Borong 2 Penghargaan dalam Sehari, Herdiat Bawa Pulang Prestasi Digitalisasi dan Pelayanan Adminduk

Dalam penyusunan RAPBD Ciamis, pemerintah daerah menghadapi tekanan dari sisi transfer pemerintah pusat serta berkurangnya alokasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, tidak seluruh sumber pendapatan diproyeksikan melemah. Pendapatan Asli Daerah atau PAD justru ditargetkan tumbuh sekitar 5,37 persen pada tahun anggaran 2027.

Komposisi APBD Ciamis 2027 nantinya diarahkan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta pengeluaran transfer.

Di tengah kondisi pendapatan daerah yang diproyeksikan menurun, Herdiat meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan RAPBD Ciamis lebih cermat dalam menentukan penggunaan anggaran.

Baca Juga: YKI Ciamis Salurkan Santunan untuk 78 Pejuang Kanker, Bupati Herdiat Instruksikan Bantuan Bulanan

"Di tengah keterbatasan ruang fiskal yang ada, kita harus terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan APBD tahun anggaran 2027. Anggaran yang tersedia harus dikelola secara tepat, efisien, dan bertanggung jawab, dengan mengedepankan prinsip value for money," tegas Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.

Menurut Herdiat, setiap program perlu mempertimbangkan efisiensi, ketepatan sasaran, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah didorong mengendalikan belanja yang bersifat wajib dan menyaring kebutuhan

Dalam RAPBD Ciamis tersebut, pemerintah tetap mempertahankan arah pembangunan yang selaras dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.