GARUT, Mediapriangan.com - Persoalan warga prasejahtera yang kehilangan akses BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan.
Pembahasan tersebut muncul dalam reses DPRD Garut yang berlangsung di Hotel Augusta, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (8/10/2026).
Dalam agenda tersebut, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Sejumlah layanan pemerintahan dan pelayanan sosial juga dibawa langsung ke lokasi kegiatan sehingga warga dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan kesehatan.
Yudha mengatakan kegiatan Yudha Puja Turnawan kali ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau SKPD untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi kegiatan reses hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa SKPD. Intinya sebagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut," ungkap Yudha.
Kegiatan tersebut melibatkan perangkat desa dari empat kecamatan, yakni Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora.
Salah satu isu yang dibahas berkaitan dengan kebijakan penonaktifan BPJS PBI bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil tinggi. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena terdapat warga yang secara kondisi ekonomi masih membutuhkan bantuan, tetapi berdasarkan data justru masuk kategori desil tinggi.
Pembahasan mengenai persoalan tersebut dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Garut. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mencari jalan keluar terhadap warga yang terdampak kebijakan tersebut.
"Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis," tegasnya.
Selain membahas persoalan BPJS PBI, kegiatan reses DPRD Garut tersebut juga menghadirkan sejumlah pelayanan langsung bagi masyarakat.
Artikel Terkait
Harris Turino Dorong RUU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Korupsi, Kejahatan Perbankan dan Pajak Ikut Dibidik
Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dukung Perjuangan Buruh, Dorong UU Ketenagakerjaan Segera Disahkan
DPR RI Dinilai Tak Serius Bahas Putusan MK Perppu Cipta Kerja, Buruh Tasikmalaya Ancam Aksi Nasional
RDP Keracunan MBG di Karo Memanas, Orang Tua Siswa Ungkap Anak Alami Gangguan Ginjal dan Takut Keramaian
Rakernas AKSI di DPR RI Bahas Persoalan Desa, Rekomendasi Kepala Desa 28 Provinsi Segera Disampaikan ke Pemerintah
RUU Reforma Agraria Masuk Tahap Paripurna, DPR dan Pemerintah Sepakati 53 Pasal untuk Atasi Konflik Agraria