Mediapriangan.com - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan, melainkan strategi untuk mencapai target pembangunan secara optimal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, ST., dalam kunjungan kerjanya ke UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Kota Cirebon pada Selasa, 25 Februari 2025.
Menurut Bambang, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak berdampak negatif pada tatanan anggaran daerah.
"Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak berdampak negatif pada tatanan anggaran daerah,"ujarnya.
Justru, kebijakan tersebut dianggap sejalan dengan pola penyesuaian anggaran yang telah diterapkan di Jawa Barat dalam penyusunan APBD setiap tahunnya.
"Kami melihat efisiensi ini bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan upaya untuk memastikan bahwa program dapat tetap berjalan secara efektif dengan sumber daya yang ada," ungkap Bambang.
Dalam kunjungan kerja yang juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program APBD Tahun Anggaran 2024 dan menyusun Rancangan APBD 2025 tersebut, Bambang menegaskan bahwa Komisi II DPRD Jabar akan terus mengawasi implementasi program agar efisiensi anggaran tidak menghambat jalannya pembangunan.
"Kami akan memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian anggaran, program-program yang telah direncanakan tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Komisi II juga akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja untuk memastikan setiap program yang terdampak efisiensi tetap terlaksana dengan maksimal.
Dengan demikian, penyesuaian anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan strategi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
"Penyesuaian anggaran bukan menjadi hambatan, melainkan strategi untuk mencapai hasil yang lebih optimal,"tutupnya.***