Politikus Fraksi PKB itu juga menilai rendahnya serapan anggaran PUTRLH berpotensi menghambat realisasi visi pemerintahan Cecep–Asep, khususnya komitmen peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menjadi salah satu janji utama.
“Infrastruktur adalah wajah pemerintahan. Ketika serapan anggaran rendah, kepercayaan publik ikut dipertaruhkan,” katanya.
Sorotan DPRD juga mengarah pada dinamika internal Dinas PUTRLH. Ami menilai, mundurnya Kepala Bidang Jalan dan Jembatan yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dinilai berdampak pada kelancaran administrasi dan pelaksanaan proyek.
Selain itu, kebijakan membiarkan Dinas PUTRLH dipimpin pelaksana tugas (Plt) hingga akhir tahun anggaran dinilai tidak ideal.
Menurut Ami, Plt tidak memiliki kewenangan penuh sebagaimana kepala dinas definitif sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan administrasi keuangan.
Sementara Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Aef Syarifudin, memilih tidak memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PKB, Asep Muslim, menambahkan, lemahnya serapan anggaran tidak bisa dilepaskan dari perencanaan yang kurang matang, regulasi yang membatasi, serta belum solidnya konsolidasi birokrasi pasca Pilkada.
Baca Juga: Kabid Jalan dan Jembatan Mundur, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pertanyakan Sistem Mutasi Pejabat
“Cut off APBD murni 2025, perencanaan APBD Perubahan yang lemah, dan konsolidasi birokrasi yang belum tuntas berdampak langsung pada rendahnya serapan anggaran,” ujarnya.
Asep Muslim juga mempertanyakan kebijakan rotasi dan mutasi pejabat yang dinilai tidak menyentuh dinas-dinas vital, termasuk PUTRLH dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang hingga kini masih dipimpin pelaksana tugas.
Kondisi tersebut, menurutnya, memicu keraguan publik terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam menuntaskan janji pembangunan infrastruktur.
Ia bahkan menyinggung adanya indikasi disharmoni antara Bupati dan Sekretaris Daerah yang berimbas pada kekosongan jabatan kepala dinas di sejumlah SKPD strategis.
Baca Juga: Dari Screening hingga Kacamata Gratis, PKK Jabar Sentuh Kesehatan Mata Pelajar Kabupaten Tasikmalaya
“Rotasi-mutasi yang sarat kepentingan politik berpotensi menurunkan kualitas kinerja birokrasi karena tidak berbasis kompetensi,” tegasnya.