Sinkronisasi kebijakan dan kesinambungan program menjadi kunci agar kekurangan ruang kelas tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Jabar Temui KDM di Lembur Pakuan, Bahas BPMU hingga Status Tanah Sekolah
Selain itu, Komisi V DPRD Jabar berkomitmen menindaklanjuti hasil kunjungan dengan turun langsung ke sekolah dan membawa persoalan kekurangan ruang kelas ini dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Harapannya, kebutuhan prioritas di wilayah Majalengka dapat terakomodasi dalam kebijakan dan penganggaran provinsi sehingga pembangunan sektor pendidikan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tutup Encep Sugiana.***