Salah satu persoalan penting yang perlu diperhatikan adalah apa yang terjadi setelah tanah diberikan.
Redistribusi tanah tidak otomatis menjamin kesejahteraan.
Penerima tanah tetap membutuhkan pengetahuan, modal, akses pasar, kelembagaan ekonomi, dan dukungan produktivitas. Tanpa itu, tanah berpotensi tidak produktif atau bahkan kembali terkonsentrasi.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan adanya access reform.
Bentuknya dapat berupa pelatihan pertanian, dukungan permodalan, penguatan koperasi, pendampingan usaha, hingga pembukaan akses pasar bagi produk masyarakat.
Di sinilah reforma agraria bertemu dengan agenda pembangunan ekonomi daerah.
Tata Ruang Menjadi Penentu
Persoalan lainnya adalah tata ruang.
Tanah yang hari ini dipertahankan untuk pertanian bisa berubah fungsi ketika kebijakan ruang tidak memberikan perlindungan yang memadai.
UU Nomor 26 Tahun 2007 mengatur pembagian kewenangan penataan ruang antara pemerintah pusat dan daerah serta mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan peran masyarakat.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang strategis melalui RTRW dan kebijakan tata ruang lainnya untuk menjaga kawasan pertanian, mengendalikan alih fungsi lahan, dan memastikan penggunaan ruang tetap mendukung kepentingan masyarakat.
Bagi daerah seperti Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki karakter perdesaan dan sektor pertanian yang penting, persoalan ini menjadi semakin relevan.
Reforma agraria tidak akan berjalan maksimal jika kebijakan pertanahan berjalan sendiri sementara kebijakan tata ruang bergerak ke arah yang berbeda.
Menyatukan Aspirasi Rakyat dan Kebijakan Negara
Andi menegaskan bahwa reforma agraria berbasis rakyat dan reforma agraria berbasis pemerintah tidak perlu dipertentangkan.
Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai persoalan yang mereka alami. Negara memiliki instrumen hukum dan kelembagaan untuk memberikan kepastian.