Kejar Ketertinggalan Penerimaan Pajak, DPRD Jabar Dorong Pemanfaatan Aset Jawa Barat

MEDIAPRIANGAN - Sejak pandemi Covid-19 yang melanda selama dua tahun ini, berbagai sektor pembangunan mengalami ketertinggalan, termasuk pendapatan dari sektor pajak di Jawa Barat yang sempat mengalami penurunan.

Hal tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Jabar, Ade Puspitasari mengungkapkan bagaimana cara mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, lanjut Ade Puspitasari, sebaiknya potensi-potensi dari berbagai sumber seperti pemanfaatan aset harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal, guna lebih meningkatkan capaian PAD.

Baca Juga: Cacar Monyet Pertama di Indonesia Terdeteksi, Jubir Kemenkes Sebut Pria Di DKI

“Salah satunya bagaimana Bapenda Jabar bisa mengelola aset secara produktif untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah,” kata Ade Puspitasari, Jumat, 19 Agustus 2022.

Ia menyebutkan, selama ini pemanfaatan aset sudah berjalan seperti pemanfaatan aset Bapenda Jabar menjadi kantin, gerai ATM dan lainnya.

Politisi dari Partai Golkar ini mendorong agar pemanfaatan aset ini bisa dalam skala yang lebih besar

Baca Juga: Amati dan Fokus, Pengamatan Ilusi Optik Yang Baik Membawa Anda Kepada Gambar Wanita Bukan Burung Beo

“Kenapa tidak sekalian dalam skala yang lebih besar. Semisal lahan atau bangunan untuk parkir, itu akan signifikan menjadi penunjang PAD Jawa Barat,” katanya.

Lebih lanjut, Ade Puspitasari menekankan, saat ini sudah saatnya Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) bisa memaksimalkan aset secara produktif.

Hal itu untuk meningkatkan pendapatan daerah di luar pajak kendaraan bermotor, karena potensinya yang besar.

Baca Juga: Momentum Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, Wujudkan Jabar Juara Indonesia Juara

“Potensinya kita ada sekitar 5.000 aset se-Jawa Barat yang bisa kita manfaatkan untuk pendapatan asli daerah Jawa Barat dan peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ade meminta Pemprov Jabar menggali potensi pendapatan asli daerah Jawa Barat (PAD) dari sumber di luar pajak.