Istana Bantah Isu Pemangkasan 50 Persen Anggaran BMKG, Sebut Mitigasi Bencana Tetap Jadi Prioritas Layanan Publik

Baca Juga: Bullion Bank Kian Nyata! OJK Restui Pegadaian Jadi Bank Emas, Erick Thohir Dorong Hilirisasi Tambang di Indonesia

“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” tambah Hasan.

Kekhawatiran anggaran bisa mempengaruhi penyaluran informasi dari BMKG

Dengan dana perawatan untuk alat milik BMKG yang berkurang sampai 71 persen itu, dikhawatirkan akan memberi pengaruh pada akses informasi.

Misalnya observasi dan kemampuan mendeteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami akan menurun.

Baca Juga: Erick Thohir Bocorin Misi Rahasia di Balik Boyong Patrick Kluivert Cs ke Timnas, Ada Target Besar di Piala Dunia 2026

Setidaknya ada sekitar 600 alat sensor yang memantau gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.

Alat yang dimiliki oleh BMKG itu sebagian besar sudah melampaui batas kelayakan, jadi memerlukan perawatan lebih.

Untuk kecepatan informasi peringatan dini juga akan terganggu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin pada Senin, 10 Februari 2025.

Baca Juga: Baru Sebulan Menjabat, Dirjen Migas Mendadak Dicopot! Ada Apa di Balik Penggeledahan Kejagung Soal Dugaan Korupsi?

Dalam keterangannya, akan ada jarak yang cukup signifikan dalam waktu menyebarkan informasi peringatan dini tersebut.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” kata Muslihhuddin.

“Kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” imbuhnya.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan RI! Dari Letkol Tituler hingga Masuk Kabinet Prabowo, Perjalanannya Bikin Penasaran

BMKG mengajukan dispensasi atas pemotongan anggaran