“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal,” tandas Amran.
Ia menambahkan, distribusi harus dilakukan secara transparan dan diawasi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.***
“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi. Jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal,” tandas Amran.
Ia menambahkan, distribusi harus dilakukan secara transparan dan diawasi bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.***
Artikel Terkait
Menteri Maman Datangi KPK Demi Bela Istri, Tegaskan Tak Gunakan Uang Negara untuk Plesiran ke Luar Negeri
Menteri Maman Bantah Terbitkan Surat Plesiran Istri, Sebut Tak Ada Perintah, Arahan, atau Disposisi dari Saya
Pemilik KMP Tunu Pratama Jaya Akhirnya Minta Maaf Usai Tragedi Selat Bali, Janji Evaluasi Sistem Keamanan
Nurmala Kartini Calon Dubes Jepang, Pernah Jadi Dubes di 3 Negara Amerika Latin dan Punya Rekam Jejak Akademik Kuat
Disambut Bocah Berbaju Adat Bugis, Momen Hangat Prabowo Bertemu Diaspora Indonesia di Brasil Tuai Sorotan
Tak Gentar Ancaman Trump, Istana Tegaskan RI Tak Akan Mundur dari BRICS Meski Dihantam Tarif Tambahan 10 Persen
Istana Ancam Coret Penerima Bansos yang Terbukti Main Judol, Deposit Judi Online Warga RI Tembus Rp957 Miliar
PPATK Curigai Lebih dari 100 Penerima Bansos Terkait Pendanaan Terorisme, NIK Masuk Radar Transaksi Mencurigakan
Menteri Trenggono Usulkan Anggaran Rp26,71 T untuk 500 Kampung Nelayan dan Tambak Garam Besar-Besaran di Pantura
Presiden Prabowo Gelar Ratas Virtual Bahas Sekolah Rakyat hingga Cuaca Ekstrem, Jelang Lawatan ke Belgia