7 Tuntutan Ojol untuk Pemerintah: RUU Transportasi Online, Potongan Komisi 10 Persen, hingga Usut Tragedi Affan

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Selasa, 16 September 2025 | 15:35 WIB
Ketua Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengungkap pihaknya akan menggelar demonstrasi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. (Instagram.com/@igunwicaksono)
Ketua Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengungkap pihaknya akan menggelar demonstrasi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025. (Instagram.com/@igunwicaksono)

Mediapriangan.com - Rencana aksi besar-besaran para pengemudi ojek online (ojol) dari Asosiasi Garda Indonesia akan digelar di Istana Kepresidenan, Rabu (17/9/2025).

Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, memastikan ribuan driver akan mematikan aplikasi secara serentak sebagai bentuk solidaritas aksi.

"Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif," ujar Igun dalam keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Tuntutan 17 Plus 8 Hanya Suara Sebagian Kecil Rakyat, Fokus Pemerintah Tetap Pertumbuhan Ekonomi

Ia menegaskan aksi ini bukan hanya di Istana Kepresidenan, tetapi juga di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan DPR RI. Tujuannya jelas: menyuarakan 7 tuntutan utama yang mewakili keresahan para pengemudi ojol di seluruh Indonesia.

7 Tuntutan Garda Indonesia

Dalam pernyataannya, Igun membeberkan poin-poin tuntutan yang akan dibawa:

1. Mendesak pemerintah dan DPR memasukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025-2026.

2. Menurunkan potongan komisi aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen.

3. Membuat regulasi tarif pengantaran barang dan makanan.

4. Melakukan audit investigatif terkait potongan 5 persen dari aplikator.

Baca Juga: Kapuspen TNI Buka Suara Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Ada Desakan Kembali ke Barak hingga Revisi UU TNI

5. Menghapus program-program yang dianggap merugikan seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.

6. Mendesak pemerintah mencopot Menhub RI, Dudy Purwagandhi, dari jabatannya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X