Jejak Sri Mulyani dalam Tiga Era Presiden: Dari Masuk Kabinet SBY, Kembali di Jokowi, hingga Keluar di Era Prabowo

Mediapriangan.com - Reshuffle kabinet kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 17 September 2025.

Salah satu yang dilantik adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Perombakan ini menambah daftar panjang tradisi bongkar-pasang menteri yang terus berulang dari masa ke masa.

Di balik dinamika ini, nama Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu figur paling menonjol. Eks Menteri Keuangan RI ini tercatat beberapa kali keluar-masuk kabinet, dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga kini pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Baca Juga: Rekonstruksi Mutilasi Kekasih di Kosan Surabaya, Ungkap Motif Dendam, 37 Adegan dan Insiden Horor di Lantai 2

Awal Jejak di Era Presiden SBY

SBY dikenal sebagai presiden yang cukup aktif melakukan perombakan kabinet. Dalam reshuffle pertama pada 2005, Sri Mulyani dipercaya menggantikan Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan.

“Kapal harus berlayar. Yang tidak ada gunanya kita ganti dengan awak yang lain. Ini fair, adil. Ini etika pemerintahan,” ujar SBY kala itu di Istana Negara, Jakarta, 5 Desember 2005.

Namun, perjalanan kariernya tak selalu mulus. Pada 20 Mei 2010, Sri Mulyani resmi mengundurkan diri dari kabinet dan digantikan Agus Martowardojo.

Baca Juga: CoreLab Promedia 2025 Sambangi Kampus Unesa Surabaya, Bahas Dunia Content Creator dan Peluang Karier Digital

Kembali di Era Presiden Jokowi

Sri Mulyani kembali dipercaya mengisi kursi Menteri Keuangan pada era Presiden Jokowi. Dalam reshuffle kabinet kedua, 27 Juli 2016, ia dilantik menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Pramono Anung, yang saat itu menjabat Sekretaris Kabinet, menegaskan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden mau ganti kapan saja, ya, terserah presiden,” kata Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Juni 2022.

Baca Juga: Bupati Herdiat Kirim Surat ke PANRB, Perjuangkan Nasib Honorer Ciamis yang Belum Masuk Skema PPPK Paruh Waktu