KPK Rilis 5 Rekomendasi Pasca Putusan MK Larangan Rangkap Jabatan Wamen, Dorong Reformasi Gaji dan Regulasi

Mediapriangan.com - Polemik rangkap jabatan wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN belakangan menjadi perhatian publik. Fenomena ini dikhawatirkan memicu konflik kepentingan, mengurangi fokus kerja, dan menurunkan efektivitas birokrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan larangan tersebut melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dalam putusannya, MK resmi melarang wakil menteri menduduki jabatan komisaris atau direksi BUMN, memimpin organisasi yang dibiayai APBN/APBD, maupun menduduki jabatan pejabat negara lain.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menekankan pentingnya aturan ini agar wakil menteri dapat fokus pada tugas utama di kementerian.

Baca Juga: Jejak Sri Mulyani dalam Tiga Era Presiden: Dari Masuk Kabinet SBY, Kembali di Jokowi, hingga Keluar di Era Prabowo

"Penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian," ujar Enny dalam sidang putusan, Kamis (28/8/2025).

Meski putusan telah dibacakan, pemerintah dinilai belum mengeluarkan langkah konkret untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

KPK Rilis 5 Rekomendasi

Merespons situasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian mendalam. Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyebut kajian ini bertujuan membangun tata kelola publik yang lebih transparan dan mencegah konflik kepentingan.

Baca Juga: Rekonstruksi Mutilasi Kekasih di Kosan Surabaya, Ungkap Motif Dendam, 37 Adegan dan Insiden Horor di Lantai 2

Melalui kajian itu, KPK merumuskan lima rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi panduan pemerintah:

Aturan Tegas Soal Rangkap Jabatan

Mendorong pemerintah menerbitkan Perpres atau PP yang mengatur definisi, ruang lingkup, daftar larangan jabatan, serta sanksi terkait konflik kepentingan.

Sinkronisasi Regulasi

Harmonisasi aturan dengan UU BUMN, UU Pelayanan Publik, UU ASN, UU Administrasi Pemerintahan, dan regulasi lain yang relevan.