Menkeu juga menegaskan, pemerintah memberikan insentif ekonomi hingga April 2025.
“Waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delay-nya, April, Mei, Juni, Juli, biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis itu habis,” imbuhnya.
“Mei digenjot lagi ke bawah uangnya, sehingga uangnya melambat, sehingga kita mengalami pelambatan ekonomi setelah itu,” jelas Purbaya lebih lanjut.
Respons Istana Terhadap Keraguan Data BPS
Sebelumnya, ketika pertumbuhan 5,12 persen diragukan, Istana menegaskan bahwa pemerintah selalu menyajikan data sesuai fakta.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan saat itu, menyatakan, “Kalau keresahan mungkin framing ya, saya juga membaca beberapa ekonom yang mungkin tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif.”
Nasbi menekankan, pemerintah akan merilis data apa adanya, baik saat naik maupun turun.
“Pemerintah itu jujur-jujur aja lho mengeluarkan data, kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik,” ujarnya.
Ia juga membandingkan data kuartal sebelumnya: kuartal IV 2024 mencatat pertumbuhan 5,02 persen, sedangkan kuartal I 2025 hanya 4,87 persen.
Menurut Nasbi, sebagian kalangan cenderung percaya saat turun, tetapi meragukan saat naik, meskipun data tetap dari BPS di bawah pemerintahan yang sama.***
Artikel Terkait
Telisik Dugaan Suap Proyek DJKA, Nama Bupati Pati Sudewo Disorot, KPK Sita Rp3 Miliar dan Periksa Dua Kali
Kapolri Listyo Sigit Dahului Pemerintah, Bentuk Tim Reformasi Polri Berisi 52 Pati, Dipimpin Komjen Chrysnanda
Aplikasi Growin' Mandiri Sekuritas Error Senin Pagi, Nasabah Keluhkan Rugi Momentum, Kini Sudah Normal Lagi
DPR Desak BGN Libatkan Sekolah dalam Program MBG, Soroti Kasus Keracunan hingga Serapan Anggaran Rendah
Demo Buruh 22 September, Desak RUU Ketenagakerjaan Disahkan, Tagih Janji Satgas PHK, DPR Janji Terima Aspirasi
JAMAN Muda Laporkan Bupati Tasikmalaya ke KPK, Soroti Skandal Cut Off Anggaran